Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulbar apresiasi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah daerah.
Hal tersebut, disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar Hery Ridwan saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemda di kantornya, Kamis 18 Januari 2024.
“Ini juga menjadi atensi kita monitoring program nasional khususnya penanganan stunting di daerah. Kita apresiasi atas penanganan yang dilakukan Pemprov dan Pemkab,” kata Hery.
Sementara itu, ada beberapa permasalahan menjadi temuan BPK diantaranya belum mengintegrasikan target penurunan prevalansi stunting selaras dengan target nasional, belum sepenuhnya mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang sesuai, dan belum optimal dalam menyediakan dan mengupayakan pemenuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai.
“Makanya kita remomendasikan agar memedomani target nasional percepatan penurunan prevalensi stunting, melakukan koordinasi, verifikasi, dan sinkronisasi, dan terakhir mengupayakan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan alat kesehatan yang memadai,” ungkapnya.
Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK dalam penanganan stunting.
“Kita akan dalami temuannya seperti di Polman dan Mamasa, setiap minggu kita akan rapat semua Kepala Dinas, kepala Puskesmas dan kader posyandu. Sehingga temuan BPK ini menjadi salah satu perhatian,” tambahnya.
Sestama BNPP ini juga berharap dengan temuan BPK dalam penanganan stunting di Sulbar semakin lebih baik lagi dan bisa mencapai target nasional.
“Jadi kita tambah gas lagi untuk memperbaiki kekurangan dalam penanganannya. Kita juga akan bantu setiap posyandu ada alat penanganannya, paling penting perubahan prilaku ibu-ibu,” tandasnya.(fia/rls)
